Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinsosnangkis Kota Bandung


1.   Kedudukan dan penunjukkan PPID Pembantu Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

a.  PPID Pembantu berkedudukan di kantor Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;

b.  PPID Pembantu ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Bandung;

c.  PPID Pembantu adalah Sekretaris Dinas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

 

2.   Domisili PPID Pembantu Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Jl. Babakan Karet (Belakang Rusunawa Rancacili) Kel. Derwati

Kec. Rancasari Kota Bandung

Ruang Lingkup Kegiatan                   :

3.   Maksud dan Tujuan

a.    Maksud

Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi atau PPID Pembantu Dinsosnangkis Kota Bandung dalam menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan kegiatan Pelayanan informasi Publik.

4.   Tujuan

a.    Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;

b.   Memberikan standar bagi PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

c.    Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi / Lembaga publik untuk menghasilkan layanan Informasi publik yang berkualitas

 

5.  Tugas dan Fungsi PPID Pembantu Dinsosnangkis Kota Bandung

a.    Tugas :

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinsosnangkis Kota Bandung

b.   Fungsi :

·      Tugas PPID Pembantu yaitu mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya;

·      Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh;

·      Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

·      Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;

·      Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;

·      Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

 


Editor : Super Admin